MAFAHIM ISLAM

Oleh: Azhari

Kasus Makasar merupakan kasus mutakhir dari serentetan panjang kekisruhan penyelengaraan Pilkada. Bobroknya mental para pejabat dengan menghalalkan segala cara untuk memenangkan Pilkada melalui politik uang, manipulasi data pemilih, kecurangan penghitungan suara, serta tidak dewasanya rakyat dalam berdemokrasi menjadi pemicu kekisruhan penyelengaraan Pilkada.

Pilkada adalah produk demokrasi. Pemilihan langsung Kepala Daerah, diharapkan mereka yang terpilih adalah orang yang paling tepat karena di pilih sesuai dengan aspirasi rakyat. Tetapi harapan ini jauh dari kenyataan, Kepala Daerah terpilih tidak selalu orang yang tepat, kemenangan tidak murni hasil pilihan rakyat tetapi diperoleh melalui kecurangan dan manipulasi.

Investasiku Harus Untung

Dalam Pilkada seorang calon Kepala Daerah akan di pilih langsung oleh rakyatnya, untuk itu sang calon perlu mengenalkan diri melalui kampanye dan program-program yang akan dijalankan jika menang nanti. Biaya yang dibutuhkan untuk kampanye merupakan harga yang mahal dari sebuah perhelatan demokrasi. Sebagai contoh dalam Pilkada Cagub DKI; Fauzi Bowo mengeluarkan biaya kampanye sebesar 46,9 milyar dan 10 milyar diantaranya dari kantong pribadi, Adang Daradjatun mengeluarkan biaya kampanye 45,3 milyar dan 5 milyar diantaranya dari kantong pribadi. Lihat 1 Selama 5 tahun akan ada lebih dari 500 Pilkada (33 tingkat Gubernur dan 480 tingkat Bupati/Walikota). Lihat 2 Jika satu pilkada saja membutuhkan dana 100 milyar (biaya kampanye dan pencoblosan) maka 500 Pilkada dibutuhkan dana 50 trilyun, sebuah angka yang lebih dari cukup untuk membantu rakyat miskin yang saat ini sedang sekarat karena kenaikan minyak tanah dan bahan pokok lainnya.

Dengan dana kampanye sebesar itu maka tidak mengherankan jika yang tampil sebagai calon adalah mereka yang kaya/pengusaha atau di dukung oleh pengusaha dibelakangnya, tidak selalu calon yang mumpuni sebagai Kepala Daerah.

Investasi milyaran yang dikeluarkan untuk kampanye tentu diharapkan bisa meraup keuntungan saat terpilih nanti. Selama menjabat sang Kepala Daerah akan berusaha dengan segala cara untuk memperoleh kekayaan, bahkan melalui jalan haram (korupsi) seperti: mark-up project, project fiktif dan cara-cara korupsi lainnya yang sering terungkap saat sidang korupsi para pejabat.

Sementara pengusaha yang telah membantu dana kampanye akan menagih untuk diberikan fasilitas istimewa, proyek-proyek diprioritaskan buat mereka. Jadi sebetulnya negara ini dikuasai oleh ”Pengusaha” dan ini berlaku di banyak negara di dunia, dengan kekuatan uang mereka bisa membeli apa saja termasuk kekuasaan.

Sebetulnya Pilkada tidak ada bedanya dengan pedagang, investasi di awal dan menangguk untung kemudian hari. Investasi berupa ”uang mahar” kepada partai politik agar bersedia mencalonkan dirinya, dana kampanye, menyuap pemilih dengan dalih ”kontrak politik” atau memberikan langsung uang kepada pemilih (serangan fajar). Setelah menang mereka berusaha dengan menghalalkan segala cara meraup kekayaan selama 5 tahun masa jabatan. Aji mumpung!

Pilih Daku Kau Kusayang

Calon terpilih tentu akan lebih memberikan prioritas kepada para pemilihnya, loyalitas mereka tentu tidak bisa diabaikan begitu saja. Daerah yang ikut membantu memenangkan sang Calon memperoleh berbagai kemudahan dana untuk perbaikan sarana fasilitas umum; jalan, jembatan, rumah ibadah dan lain-lain. Sementara daerah yang tidak mendukung bisa saja diabaikan kaena dianggap tidak loyal.

Sedangkan pengusaha yang telah membantu terpilihnya sang calon akan memperoleh berbagai fasilitas untuk kemudahan usahanya, terutama dengan memberikan proyek-proyek pemerintah. Proyek-proyek ini kemudian di mark-up untuk keuntungan kedua belah pihak (penguasa dan pengusaha), terjadilah perselingkuhan haram antara penguasa dan pengusaha.

Kata Kalah Tak Ada Dalam Kamusku

Penyelengaraan pilkada bisa berujung kerusuhan karena rakyat belum dewasa dalam berdemokrasi. Massa yang kalah mengamuk karena kegagalan calonnya sebagai pemenang, mereka merasa dicurangi dengan memanipulasi data pemilih, berbuat curang dalam menghitung suara atau menyuap pemilih. Kemudian mereka meminta pemilihan ulang, sementara masa pemenang tentu saja tidak mau mengulang lagi pilkada karena sudah menang, sehingga sering terjadi bentrok fisik antara kedua massa.

Padahal massa pemilih tidak banyak memperoleh keuntungan, keuntungan terbesar berada di pihak Kepala Daerah terpilih (penguasa) dan kroninya (pengusaha). Rakyat yang bodoh diperalat oleh mereka, rakyat yang telah memilih dan terbuai janji manis tidak memperoleh apa-apa. Yang diperoleh tidak lebih sekedar baju kaos, uang kampanye sebesar 50.000 rupiah dan uang bensin motor untuk konvoi, tetapi 5 tahun ke depan sang calon terpilih menangguk milyaran rupiah dengan cara yang haram!

Walhasil, pilkada dipenuhi dengan kecurangan, tipu muslihat, manipulasi, suap-menyuap dan janji manis selama kampanye yang kadang-kadang mustahil bisa diwujudkan oleh mereka jika terpilih nanti.

Sistem Islam yang sentralisitik tidak mengenal seorang Kepala Daerah di pilih langsung oleh rakyat melalui Pilkada. Penunjukan Kepala Daerah (Amir) dilakukan oleh Pemimpin tertinggi (Khalifah atau Imam), baik di masa kepemimpinan Rasulullah saw di Madinah, masa Khulafaurrasyidin, maupun masa Khalifah-khalifah setelahnya. Lihat 3, hal 581 Metode Islam yang sempurna ini mampu mencegah pemborosan dana milyaran rupiah, politik uang, manipulasi data, konflik horizontal (kerusuhan) serta memudahkan pusat mengendalikan kekuasaan di daerah.

Carut-marut pilkada yang terjadi saat ini tidak terlepas dari diabaikannya syari’at Islam dalam mengatur kehidupan umat dalam bernegara, tidakkah mereka berfikir?

Wallahua’lam

Maraji’:
1. http://www.kompas.co.id/, 7 Juli 2007: Pilkada DKI Sangat Mahal
2. http://www.gatra.com/, 24 Januari 2008: Kalla Imbau Agar Satukan Pilkada
3. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam, Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisyam al-Muafiri, Penerbit Darul Falah, cetakan I, Oktober 2001