MAFAHIM ISLAM

Oleh: Azhari

Dalam kajian Fiqih Islam sumber energi semisal minyak bumi, kayu dan bahan tambang lain (istilah hadits ”api”) merupakan ”Kepemilikan umum”. Harta kepemilikan umum ini harus dikelola oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat sepenuhnya, harta ini tidak boleh dikuasai oleh swasta baik lokal maupun asing. Harta kepemilikan yang lain adalah “Kepemilikan individu” dan “Kepemilikan negara”.

Masyarakat bersyarikat dalam tiga macam sumber daya alam, yaitu air, padang pengembalaan dan api (bahan bakar seperti kayu, minyak dan tambang lain) (HR Ahmad dan Abu Dawud).

Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang gembalaan dan api; harga ketiganya adalah haram (HR Ibnu Majah).

Aku (Amru bin Qois al-Ma’rabi) meminta kepada Rasulullah saw tambang garam yang terdapat didaerah Ma’rab, Beliaupun memberikannya kepadaku. Lalu ada seorang berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya tambang garam itu bagaikan air yang mengalir (tidak terbatas)”, kemudian Rasulullah bersabda: “Kalau begitu tidak jadi” (HR Abu Dawud).

Artinya, dalam syari’at Islam BBM harus diberikan secara gratis kepada rakyat, karena ini harta kepemilikan umum dan harus dikembalikan kepada umum (rakyat). Dengan konsep seperti ini, maka dibawah kepemimpinan Islam rakyat menjadi makmur.

Ketika muncul wacana penghapusan subsidi BBM sebesar Rp 17,5 triliun, dimana dana kompensasi akan dialokasikan dalam delapan program itu masing-masing pendidikan, kesehatan, pengadaan beras miskin, prasarana desa, perumahan rakyat, pelayanan sosial, dana bergulir mikro dan pelaksanaan KB, lihat 1 maka hal ini memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, karena kenyataannya BBM harus diberikan gratis kepada rakyat. Ini juga merupakan pembodohan terhadap rakyat, seolah-olah negara berbaik hati dengan menjual murah BBM (setelah disubsidi) kepada mereka, padahal memang hak mereka untuk memperoleh BBM secara gratis. Jadi sama saja, ketika kita membeli sepatu kepada maling yang telah mencuri sepatu kita!

Ini juga kedzaliman dari penguasa terhadap rakyat, karena dengan menaikkan harga BBM sebesar 29% akan memberikan efek domino kepada harga kebutuhan pokok yang lain. Angkutan umum mogok bukannya memprotes kenaikan BBM, tetapi menuntut kenaikan ongkos angkutan hingga 200%, mereka ”mendulang diair keruh” atau mengambil kesempatan dalam kesempitan. Begitu juga kebutuhan pokok yang lain secara pasti akan merangkak naik, karena membutuhkan angkutan saat transportasi ke pasar-pasar.

Dan kedzaliman semakin berlipat ganda ketika MPR-DPR yang merupakan ”penyambung lidah rakyat” tidak mengambil sikap tegas terhadap kenaikan BBM. MPR menyatakan: ”MPR tidak dalam posisi menolak atau menyetujui soal kenaikan harga BBM. Tapi, kita sampaikan kepada pemerintah untuk memfokuskan pada pemberantasan dan penangkapan koruptor” Lihat 2 Artinya, MPR-DPR tidak bersikap tegas terhadap penguasa karena dulu koalisi mereka yang mengangkat Presiden. Ternyata koalisi-koalisi yang mereka lakukan untuk pemilihan Presiden lalu, juga koalisi untuk ”manut” dengan kebijakan penguasa.

Lantas, kemana lagi rakyat akan mengadu? Penguasa telah mendzalimi mereka, karena telah merampas hak mereka untuk menikmati BBM secara gratis, wakil rakyat juga telah ”berselingkuh” dengan penguasa untuk tidak bersikap tegas terhadap kebijakan penguasa. Sedangkan kehidupan mereka yang memang telah sengsara semakin melarat, untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari saja sudah sangat sulit apalagi untuk pendidikan, kesehatan, dll.

Maka jika rakyat mengadu kepada Rab Penguasa sekalian alam, maka berhati-hatilah mereka-mereka yang telah mendzalimi rakyat, do’a orang-orang yang terniaya dan didzalimi akan segera dikabulkan oleh Allah swt.

Ada tiga jenis do’a yang dikabulkan, tak ada keraguan didalamnya; do’a buruk orang tua kepada anaknya, do’a orang musafir dan do’a orang yang teraniaya (HR Ahmad, Abu dawud dan Tirmidzi).

Wallahua’lam

Maraji’:
1. Kompensasi BBM untuk Rakyat Miskin Rp 17,5 Triliun, Tempointeraktif, 3 Maret 2005
2. Pemerintah sebaiknya aspiratif soal kenaikan harga BBM, Detik.com, 4 Maret 2005